Izin tinggal kunjungan diberikan kepada:

1. orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan; atau
2. anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Kunjungan.
3. orang asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. orang asing yang bertugas sebagai awak alat angkut yang sedang berlabuh atau berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. orang asing yang masuk wilayah Indonesia dalam keadaan darurat; dan
6. orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan saat kedatangan.

Jangka waktu orang asing dapat tinggal di Indonesia dengan menggunakan izin tinggal kunjungan menyesuaikan dengan visa yang dimilikinya, yaitu:

1. Izin tinggal kunjungan yang berasal dari visa kunjungan satu kali perjalanan dapat dipergunakan oleh orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia paling lama 6 bulan;
2. Izin tinggal kunjungan yang berasal dari visa kunjungan beberapa kali perjalanan dapat dipergunakan oleh orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia paling lama 60 hari;
3. Izin tinggal kunjungan yang berasal dari visa kunjungan saat kedatangan dapat dipergunakan oleh orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia paling lama 60 hari;
4. Izin tinggal kunjungan yang berasal dari bebas visa kunjungan dapat dipergunakan oleh orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia paling lama 30 hari.

Izin tinggal kunjungan dapat diperpanjang sesuai dengan visa yang digunakannya, yaitu:

1. Izin tinggal kunjungan yang berasal dari visa kunjungan satu kali perjalanan dapat diperpanjang maksimal 4 kali perpanjangan dimana masing-masing perpanjangannya adalah 30 hari atau tidak melebihi 6 bulan secara total masa tinggalnya sejak tanggal kedatangan;
2. Izin tinggal kunjungan yang berasal dari visa kunjungan beberapa kali perjalanan tidak dapat diperpanjang maksimal 4 kali perpanjangan dimana masing-masing perpanjangannya adalah 30 hari dengan tidak melebihi 6 bulan secara total masa tinggalnya sejak tanggal kedatanga;
3. Izin tinggal kunjungan yang berasal dari visa kunjungan saat kedatangan dapat diperpanjang maksimal 1 kali perpanjangan dimana perpanjangannya adalah maksimal 30 hari.

Ada beberapa hal penting yang harus diketahui dalam hal perpanjangan izin tinggal kunjungan, yaitu:

1. Perpanjangan izin tinggal kunjungan oleh orang asing yang bersangkutan atau ayah dan/atau ibunya kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan;
2. Perpanjangan izin tinggal kunjungan dapat diajukan paling cepat 14 (empat belas) hari kerja dan paling lambat pada hari kerja sebelum jangka waktu izin tinggal kunjungan berakhir;
3. Permohonan perpanjangan izin tinggal kunjungan yang telah diterima dan didaftarkan sebelum berakhir jangka waktu izin tinggal kunjungannya, tidak diperhitungkan overstay apabila penyelesaiannya melebihi jangka waktu izin tinggalnya;
4. Perpanjangan izin tinggal kunjungan dapat diajukan paling cepat 14 (empat belas) hari kerja dan paling lambat pada hari kerja sebelum jangka waktu izin tinggal kunjungan berakhir;

1. surat penjaminan dari penjamin pada saat mengajukan permohonan visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di wilayah Indonesia;
2. penjamin yang mengajukan surat jaminan bagi orang asing disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan oleh orang asing di wilayah Indonesia, seperti dari korporasi, instansi pemerintah atau perorangan;
3. paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
4. tiket untuk kembali ke negara asal atau meneruskan ke negara lain; dan
5. surat kuasa bermeterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa.

Permohonan pemberian izin tinggal kunjungan bagi anak yang lahir di wilayah Indonesia diajukan oleh ayah dan/atau ibunya kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

1. paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan anak yang sah dan masih berlaku;
2. surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit atau akta kelahiran dari pejabat yang berwenang;
3. fotokopi paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan ayah dan/atau ibunya yang sah dan masih berlaku;
4. fotokopi izin tinggal kunjungan ayah dan/atau ibunya;
5. kutipan akta perkawinan atau buku nikah orang tua bagi yang menikah;
6. surat keterangan lapor lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi; dan
7. surat kuasa bermeterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa.

Izin tinggal kunjungan berakhir karena pemegang izin tinggal kunjungan:

1. kembali ke negara asalnya;
2. izinnya telah habis masa berlaku;
3. izinnya beralih status menjadi izin tinggal terbatas;
4. izinnya dibatalkan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
5. dikenai deportasi; atau
6. meninggal dunia.

Besaran biaya yang dibayarkan oleh pemohon disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang rinciannya terdiri atas biaya izin tinggal kunjungan dan jasa penggunaan teknologi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian:

Izin Kunjungan dan Perpanjangan Izin Kunjungan

Jasa Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian

Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk dapat bertempat tinggal di wilayah Indonesia untuk jangka waktu yang terbatas.

Izin tinggal terbatas dapat diberikan kepada:

1. orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas dan visa tinggal terbatas pada saat kedatangan;
2. anak yang lahir di wilayah Indonesia pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal terbatas;
3. orang asing yang diberikan alih status dari izin tinggal kunjungan;
4. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. orang asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia; atau
6. anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia.

Jangka waktu izin tinggal terbatas dapat diberikan:

1. paling lama 2 (dua) tahun;
2. paling lama 1 (satu) tahun;
3. paling lama 6 (enam) bulan;
4. paling lama 90 (sembilan puluh) hari; atau
5. paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Kegiatan yang dapat dilakukan oleh orang asing pemegang izin tinggal terbatas disesuaikan dengan jangka waktu tinggalnya, yaitu:

1. izin tinggal terbatas dengan jangka waktu tinggal antara 6 (enam) bulan sampai 2 (dua) tahun dapat diberikan kepada orang asing dalam hal:

   1. orang asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia;
   2. anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia;
   3. repatriasi;
   4. eks Warga Negara Indonesia;
   5. wisatawan lanjut usia mancanegara; atau
   6. tenaga ahli, penanam modal, rohaniawan dan pelajar/mahasiswa yang mengikuti pendidikan.

2. izin tinggal terbatas dengan jangka waktu tinggal antara 30 (tiga puluh) hari sampai 90 (Sembilan puluh) hari dapat diberikan kepada orang asing dalam hal:

   1. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran;
   2. melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
   3. melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi;
   4. melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia;
   5. melayani purnajual;
   6. memasang dan mereparasi mesin;
   7. melakukan pekerjaan nonpermanen dalam rangka konstruksi;
   8. mengadakan pertunjukan kesenian, musik dan olahraga;
   9. mengadakan kegiatan olahraga profesional;
   10. melakukan kegiatan pengobatan; atau
   11. calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian.

Sejak tanggal 02 Mei 2016, Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan inovasi dalam hal pelayanan pemberian izin tinggal terbatas secara

1. Izin tinggal terbatas elektronik ini diajukan khusus bagi orang asing pemegang visa tinggal terbatas;
2. pemohon mengajukan pelaporan izin tinggal terbatas dilakukan secara online melalui laman http://izintinggal.imigrasi.go.id/IT-online/ pada bagian “ITAS Online";
3. pada laman tersebut, pemohon memasukkan nomor paspor dan nomor penguasaan visa yang tertera pada lembar telex visa dan klik tombol pelaporan;
4. di halaman selanjutnya terdapat kolom yang harus diisi seperti: alamat surat elektronik pemohon serta alamat tingga yang jelas karena akan menyangkut kepada Kantor Imigrasi yang dituju untuk melapor;
5. setelah proses dikatakan berhasil dikirim oleh sistem, maka pemohon tinggal menunggu notifikasi surat elektronik dari sistem yang menginformasikan kepada pemohon agar datang ke Kantor Imigrasi untuk melanjutkan proses pembayaran PNBP, pengambilan foto, biometrik dan wawancara;
6. izin tinggal terbatas akan dikirimkan ke alamat surat elektronik (email) pemohon dalam bentuk format *.pdf (portable document format) yang selanjutnya bisa dicetak atau disimpan dalam bentuk softcopy.

Setelah pemohon mendapatkan email notifikasi yang memberitahukan bahwa pelaporan izin tinggal terbatas secara online diterima, maka pemohon wajib datang ke Kantor Imigrasi sesuai dengan pilihan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pendaratan untuk melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak, pengambilan foto dan biometrik serta wawancara. Setelah proses tersebut selesai, izin tinggal terbatas akan dikirimkan dalam bentuk softcopy ke alamat email pemohon.

Iya, izin tinggal terbatas yang dulunya berbentuk kartu telah dirubah menjadi bentuk lembaran yang bisa disimpan dalam bentuk fisik ataupun softcopy pada mobile device, sehingga sangat mudah dibawa dan selalu melekat tanpa harus khawatir bisa hilang.

Pada lembaran izin tinggal terbatas elektronik ini dicantumkan fitur pengaman beruba QR-code (Quick Response Code) yang berguna sebagai kode unik dari data pemohon yang telah terenkripsi, sehingga untuk keasliannya dokumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan mencocokkan data pada lembaran Itas tersebut dengan sistem keimigrasian melalui scan pada QR-Code tersebut.

Tidak wajib, karena seluruh dokumen yang diperlukan dalam pengajuan pemberian izin tinggal terbatas telah di pindai pada saat pengajuan visa tinggal terbatas, namun bilamana dalam sistem ada beberapa dokumen yang tidak jelas dalam hal pemindaian, petugas pada Kantor Imigrasi dapat meminta beberapa dokumen yang diperlukan.

Idealnya, notifikasi <i>email</i> tentang pemberitahuan untuk datang ke kantor imigrasi akan dikirim dalam kurun waktu paling lama 1x24 jam setelah permohonan dikirim dan dinyatakan berhasil. Namun apabila hal tersebut tidak terjadi, pemohon dapat langsung datang ke Kantor Imigrasi sesuai domisili tempat tinggal dengan membawa paspor, telex visa dan dokumen pendukung lainnya agar petugas imigrasi memeriksa berdasarkan data yang ada pada sistem keimigrasian.

Secepatnya setelah surat elektronik (email) pemberitahuan tersebut diterima oleh pemohon dan tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaratan.

Bila email izin tinggal terbatas elektronik belum masuk ke email pemohon sampai dengan waktu 1 x 24 jam, maka pemohon dapat datang ke Kantor Imigrasi penerbit izin tinggal terbatas tersebut untuk dapat dilakukan pengiriman ulang.

Izin tinggal terbatas dapat diperpanjang, kecuali izin tinggal terbatas yang berasal dari visa tinggal terbatas 30 (tiga puluh) hari.

Izin tinggal terbatas 30 (tiga puluh) hari atau yang dikenal sebagai izin tinggal terbatas saat kedatangan adalah izin tinggal terbatas yang ditujukan kepada pekerja singkat yang akan melaksanakan kegiatan pekerjaannya di wilayah Indonesia kurang dari 30 (tiga puluh) hari dan tidak merencakan untuk tinggal lebih lama di wilayah Indonesia.

Adapun kegiatan yang biasa dilakukan oleh orang asing pengguna izin tinggal terbatas saat kedatangan yaitu:

1. melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi;
2. melakukan inspeksi atau audit;
3. melayani purnajual;
4. memasang dan mereparasi mesin;
5. melakukan pekerjaan nonpermanen dalam rangka konstruksi; atau
6. melakukan pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
7. pertunjukan seni.

Ada beberapa prosedur yang harus diketahui dalam perpanjangan izin tinggal terbatas yaitu:

1. Ada beberapa prosedur yang harus diketahui dalam perpanjangan izin tinggal terbatas yaitu:
2. izin tinggal terbatas yang diberikan kepada orang asing dalam hal:
   1. orang asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia;
   2. anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia;
   3. repatriasi;
   4. eks Warga Negara Indonesia;
   5. wisatawan lanjut usia mancanegara; atau

   diberikan perpanjangan izin tinggal terbatas untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk setiap kali perpanjangan, dengan ketentuan keseluruhan izin tinggal terbatas tidak melebihi 6 (enam) tahun;

3. izin tinggal terbatas yang diberikan kepada orang asing dalam hal sebagai tenaga ahli, penanam modal, rohaniawan dan pelajar/mahasiswa yang mengikuti pendidikan diberikan perpanjangan izin tinggal terbatas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun atau sesuai dengan rekomendasi dari instansi/lembaga terkait untuk setiap kali perpanjangan, dengan ketentuan keseluruhan izin tinggal terbatas tidak melebihi 6 (enam) tahun;
4. izin tinggal terbatas dengan jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, untuk setiap kali perpanjangan diberikan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
5. permohonan perpanjangan izin tinggal terbatas diajukan oleh penjamin atau penanggung jawab dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan yang menyesuaikan dengan kegiatan dan kartu izin tinggal terbatas yang lama serta surat keterangan tempat tinggal;
6. permohonan perpanjangan izin tinggal terbatas dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sampai 2 (dua) tahun dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum izin tinggal terbatas berakhir;
7. permohonan perpanjangan izin tinggal terbatas dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dapat diajukan paling cepat 14 (empat belas) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum izin tinggal terbatas berakhir;
8. permohonan perpanjangan izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f yang telah didaftarkan sebelum izin tinggal terbatas berakhir, tidak diperhitungkan sebagai overstay apabila penyelesaian permohonan melewati jangka waktu izin tinggalnya;
9. perpanjangan izin tinggal diberikan terhitung sejak tanggal izin tinggal terbatas berakhir.

Ada 2 (dua) jenis persyaratan yang harus dilengkapi dalam hal perpanjangan izin tinggal terbatas yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus yang menyesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan pemegang izin tinggal terbatas. Adapun penjelasan dari persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum:
   1. paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat tanda masuk;
   2. surat penjaminan dari penjamin; dan
   3. surat kuasa bermeterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa.
2. Persyaratan Khusus (menyesuaikan dengan kegiatan orang asing)
   1. Penanam Modal:
      1. akte pendirian perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan/atau saham dari orang asing yang ditanam di Indonesia;
      2. surat persetujuan penanaman modal dari lembaga negara yang membidangi penanaman modal;
      3. izin usaha tetap;
      4. surat izin usaha perdagangan;
      5. tanda daftar perusahaan; dan
      6. nomor pokok wajib pajak perusahaan.
   2. Tenaga Ahli
      1. rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan IMTA dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan;
      2. izin usaha tetap;
      3. surat izin usaha perdagangan;
      4. tanda daftar perusahaan;
      5. nomor pokok wajib pajak perusahaan; dan
      6. akta pendirian perusahaan.
   3. Tenaga Ahli di atas kapal laut, alat angkut, alat apung atau instalasi yang beroperasi di perairan nusantara
      1. rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan IMTA dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan;
      2. rekomendasi dari Kementerian atau instansi terkait;
      3. izin usaha tetap;
      4. surat izin usaha perdagangan;
      5. tanda daftar perusahaan;
      6. nomor pokok wajib pajak perusahaan; dan
      7. akta pendirian perusahaan.
   4. Rohaniawan
      1. rekomendasi dari Kementerian yang membidangi keagamaan;
      2. rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; dan
      3. akta pendirian yayasan atau lembaga kerohanian.
   5. Mengikuti pendidikan dan pelatihan
      1. surat rekomendasi dari Kementerian yang membidangi pendidikan atau keagamaan atau lembaga pemerintah yang terkait sesuai dengan bidang kegiatannya;
      2. surat rekomendasi dari Sekretariat Negara bagi orang asing penerima beasiswa dari pemerintah Republik Indonesia.
   6. Mengadakan penelitian ilmiah.

      permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan juga rekomendasi dari Kementerian atau lembaga pemerintah yang membidangi penelitian atau lembaga pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatannya.

   7. Perkawinan Campur antara Indonesia dan Asing
      1. akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
      2. surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri; dan
      3. rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan, dalam hal orang asing yang bersangkutan sebagai tenaga kerja asing.
   8. Penggabungan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas
      1. akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris; dan
      2. kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap suami atau istri.
   9. Anak orang asing yang menggabungkan diri dengan orang tua yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua Warga Negara Indonesia.

      Permohonan diajukan oleh ayah dan/atau ibunya Warga Negara Indonesia

      1. akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
      2. akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris; dan
      3. surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri.
   10. Anak yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang izin tinggal terbatas
       1. akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
       2. akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah kecuali Bahasa Inggris; dan
       3. kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap ayah dan/atau ibunya.
   11. Eks Warga Negara Indonesia dalam rangka memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
       1. bukti keterangan dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
       2. bukti berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia atau oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks Warga Negara Indonesia antara lain akta kelahiran, kartu tanda penduduk, Paspor Republik Indonesia atau ijazah.
   12. Eks Warga Negara Indonesia bukan dalam rangka memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

       Permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan juga dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia atau oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks Warga Negara Indonesia antara lain akta kelahiran, kartu tanda penduduk, Paspor Republik Indonesia atau ijazah.

   13. Eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia

       Permohonan<b> </b>diajukan oleh ayah dan/atau ibunya Warga Negara Indonesia atau penjamin

       1. akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
       2. akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris; dan
       3. bukti fasilitas keimigrasian berupa kartu fasilitas keimigrasian atau pengembalian dokumen keimigrasian.
   14. Wisatawan lanjut usia mancanegara
       1. surat izin usaha perdagangan biro perjalanan wisata yang ditunjuk oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan;
       2. bukti mengenai tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama di Indonesia dari lembaga dana pensiun atau bank di negara asalnya ataupun di wilayah Indonesia;
       3. bukti polis asuransi kesehatan, asuransi kematian;
       4. bukti tinggal di sarana akomodasi yang tersedia selama di Indonesia baik yang diperoleh dengan cara sewa, sewa beli, atau pembelian; dan
       5. bukti telah memperkerjakan tenaga informal Warga Negara Indonesia sebagai pramuwisma, supir, penjaga keamanan, atau tukang kebun.
   15. Anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dan menggabungkan dengan ayah atau ibu Warga Negara Indonesia
       1. akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris; dan
       2. akta perkawinan orang tua yang telah diterjemakan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah kecuali, Bahasa Inggris; dan
       3. surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri.
   16. Orang asing yang bekerja pada instansi pemerintah, badan internasional, atau perwakilan negara asing
       1. rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara; dan
       2. rekomendasi dari Kementerian terkait atau lembaga pemerintah terkait.
   17. Orang asing yang bekerja sebagai tenaga ahli dalam rangka kerja sama teknik pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah asing
       1. surat rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara; dan
       2. rekomendasi dari Kementerian atau lembaga pemerintah terkait.
   18. Anak yang lahir di wilayah Indonesia yang mengikuti status izin tinggal orang tuanya pemegang izin tinggal terbatas.

       Pada hal ini, persyaratan berupa cap kedatangan dikecualikan dimasukkan sebagai persyaratan umum.

       1. surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit atau akta kelahiran dari pejabat yang berwenang;
       2. paspor kebangsaan ayah dan/atau ibunya;
       3. kartu izin tinggal terbatas ayah dan/atau ibunya;
       4. surat kawin orang tua bagi yang menikah; dan
       5. surat keterangan lapor lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi.

Dapat, izin tinggal terbatas yang dimiliki oleh orang asing sudah termasuk dengan izin masuk kembali yang berguna untuk izin keluar masuk wilayah indonesia dalam jangka waktu sesuai dengan masa berlaku izin tinggal terbatasnya.

Bisa, orang asing pemegang izin tinggal terbatas harus mengajukan pengajuan alih status dari izin tinggal terbatas ke izin tinggal tetap dengan menyesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Untuk pemberian perpanjangan Izin Tinggal Terbatas dilakukan melalui tata cara pemberian Izin Tinggal Terbatas elekktronik via Online yang dapat dibaca pada poin awal.

Dalam hal perpanjangan izin tinggal terbatas akan memakan waktu penyelesaian sesuai dengan indeks perpanjangannya yang dijelaskan sebagai berikut:

1. pengajuan perpanjangan izin tinggal terbatas dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan atau 14 (empat belas) hari dan paling lambat pada hari kerja sebelum izin tinggalnya berakhir;
2. untuk proses perpanjangan izin tinggal terbatas yang tidak membutuhkan persetujuan Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Jenderal, waktu penyelesaian paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan rincian:
   1. tahapan pemohon dipanggil untuk wawancara dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima;
   2. penyelesaian permohonan pemberian perpanjangan izin tinggal terbatas dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal dilakukan wawancara dan telah dilakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
   3. dalam hal perpanjangan izin tinggal terbatas memerlukan pengawasan keimigrasian lapangan, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin ii diperpanjang untuk waktu paling lama 4 (empat) hari kerja.
3. untuk proses perpanjangan izin tinggal terbatas yang membutuhkan persetujuan Kepala Kantor Wilayah, waktu penyelesaian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dengan rincian:
   1. surat permohonan persetujuan kepada Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima yang dikirimkan secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;
   2. surat persetujuan dan penolakan disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan persetujuan atau penolakan diterima secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;
   3. penyelesaian permohonan pemberian perpanjangan izin tinggal terbatas pada Kantor Imigrasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan dan penolakan dari Kepala Kantor Wilayah diterima dan dilakukan wawancara serta telah dilakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
   4. dalam hal perpanjangan izin tinggal terbatas memerlukan pengawasan Keimigrasian lapangan, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin ii diperpanjang untuk waktu paling lama 4 (empat) hari kerja.
4. untuk proses perpanjangan Izin Tinggal Terbatas yang membutuhkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi, waktu penyelesaian paling lama 14 (empat belas) hari kerja dengan rincian:
   1. surat permohonan persetujuan kepada Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima yang dikirimkan secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian oleh kepala Kantor Imigrasi;
   2. surat persetujuan dan penolakan disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan persetujuan atau penolakan diterima secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
   3. surat persetujuan dan penolakan disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi melalui Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan persetujuan atau penolakan diterima secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;
   4. Penyelesaian permohonan pemberian perpanjangan izin tinggal terbatas pada Kantor Imigrasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Persetujuan dan Penolakan dari Direktur Jenderal Imigrasi diterima sdan dilakukan wawancara serta telah dilakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Izin Tinggal Terbatas berakhir karena pemegangnya:

1. kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke wilayah Indonesia;
2. kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi sampai melebihi masa berlaku izin masuk kembali yang dimilikinya;
3. memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
4. izinnya telah habis masa berlaku;
5. Izinnya beralih status menjadi izin tinggal tetap;
6. izinnya dibatalkan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
7. dikenai deportasi; atau
8. meninggal dunia.

Pengajuan pemberian/perpanjangan izin tinggal terbatas dapat ditolak karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Tidak dapat memenuhi persyaratan umum dan khusus
2. namanya tercantum dalam daftar penangkalan;
3. dokumen perjalanannya diduga palsu;
4. menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum atau diduga melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang berlaku di Indonesia;
5. memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh visa;
6. diduga terlibat dalam kejahatan internasional dan kejahatan transnasional terorganisasi;
7. menunjukan perilaku yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum;
8. termasuk dalam daftar pencarian orang dari suatu negara asing;
9. diduga terlibat dalam kegiatan makar terhadap pemerintahan Republik Indonesia;
10. diduga terlibat kegiatan politik yang merugikan negara; atau
11. tidak membayar biaya beban dan/atau biaya keimigrasian, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban dari biaya beban dan/atau biaya keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Iya dapat, pihak Imigrasi Indonesia dapat membatalkan izin tinggal terbatas dalam hal orang asing tersebut:

1. terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum;
3. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan izin tinggal terbatas;
5. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian; atau
6. putus hubungan perkawinan karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan bagi orang asing yang memperoleh izin tinggal terbatas karena kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

Orang asing yang bersangkutan harus meninggalkan wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal cap “Deportation” yang diterakan pada paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan orang asing yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan.

Setiap biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk pengajuan izin tinggal terbatas terdiri atas biaya:

1. izin tinggal terbatas
2. izin masuk kembali
3. jasa penggunaan teknologi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian

Besaran biaya yang dibayarkan oleh pemohon akan disesuaikan dengan jangka waktu izin tinggal terbatas yang dimohonkan. Berikut daftar Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk izin tinggal terbatas, izin masuk kembali dan jasa penggunaan teknologi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian:

Izin Tinggal Terbatas

Izin Masuk Kembali

Jasa Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian

Izin tinggal tetap dapat diberikan kepada:

1. orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia;
2. keluarga karena perkawinan campuran;
3. suami, istri, dan/atau anak dari orang asing pemegang izin tinggal tetap;
4. orang asing eks Warga Negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.
5. eks subyek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih kewarganegaraan asing;
6. anak yang lahir di Indonesia dari orang asing pemegang izin tinggal tetap; dan
7. Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di wilayah Indonesia.

Ada 2 (dua) cara yang dapat dilakukan dalam hal pemberian izin tinggal tetap yaitu:

1. Melalui alih status:
   1. orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia;
   2. keluarga karena perkawinan campuran;
   3. suami, istri, dan/atau anak dari orang asing pemegang izin tinggal tetap;
   4. orang asing eks Warga Negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.
2. Melalui pemberian langsung tanpa alih status
   1. eks subyek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih kewarganegaraan asing;
   2. anak yang lahir di Indonesia dari orang asing pemegang izin tinggal tetap; dan
   3. warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di wilayah Indonesia.
3. Berapa lama masa berlaku izin tinggal tetap?

Izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kecuali untuk orang asing dalam hal ini sebagai suami, istri, dan/atau anak dari orang asing pemegang izin tinggal tetap dan anak yang lahir di indonesia dari orang asing pemegang izin tinggal tetap karena kedua subjek tersebut jangka waktu izin tinggal tetap nya akan menyesuaikan dengan induknya.

pada saat pemberian izin tinggal tetap, orang asing akan langsung diberikan izin masuk kembali dengan masa berlaku 2 tahun, dan dalam hal izin masuk kembali telah berakhir lebih dahulu dari jangka waktu izin tinggal tetap, maka diwajibkan untuk melakukan permohonan izin masuk kembali bilamana orang asing tersebut ingin melakukan perjalanan keluar wilayah indonesia.

Tidak boleh, hal ini dibatasi oleh 2 (dua) peraturan yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 24 tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 43 tahun 2016 tentang Alih Status Keimigrasian.

Tidak boleh, hal ini dibatasi oleh 2 (dua) peraturan yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 24 tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 43 tahun 2016 tentang Alih Status Keimigrasian.

Dalam hal pemberian visa tinggal terbatas dibatasi pemberiannya kepada anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari orang asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia atau yang menggabungkan diri dengan orang tuanya pemegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap.

Dalam hal pemberian izin tinggal tetap melalui alih status juga dibatasi kepada anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang izin tinggal tetap.

Sehingga pemberian izin tinggal tetap melalui alih status ataupun perpanjangan izin tinggal tetap untuk anak tersebut diberikan masa berlaku yang tidak melebihi usia 18 (delapan belas) tahun.

Permohonan pemberian izin tinggal tetap yang diberikan secara langsung diajukan oleh penjamin atau penanggung jawab dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

1. surat penjaminan dari penjamin;
2. paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
3. surat keterangan tempat tinggal; dan
4. surat kuasa bermeterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa.

Bagi anak yang lahir di Indonesia, diajukan oleh ayah dan/atau ibunya atau penjamin ayah dan/atau ibunya, dengan melampirkan juga:

1. akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit;
2. akta perkawinan surat kawin orang tua;
3. kartu izin tinggal tetap orang tua; dan
4. surat keterangan lapor lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi.

Bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih menjadi Warga Negara Asing dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia diajukan oleh ayah dan/atau ibunya Warga Negara Indonesia, dengan melampirkan juga:

1. pernyataan integrasi;
2. bukti pengembalian paspor bagi yang memiliki;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pencabutan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi yang memiliki; dan
4. bukti pencabutan kartu fasilitas keimigrasian.

bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia diajukan oleh ayah dan/atau ibu Warga Negara Indonesia dengan melampirkan juga:

1. Pernyataan Integrasi;
2. surat keterangan tempat tinggal orang asing yang bersangkutan;
3. bukti pencabutan paspor bagi yang memiliki;
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pencabutan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi yang memiliki;
5. bukti pencabutan kartu fasilitas keimigrasian; dan
6. surat persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi

bagi eks warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di wilayah Indonesia dan tinggal di wilayah Indonesia diajukan oleh penjamin dengan melampirkan juga:

1. Pernyataan Integrasi;
2. surat penjaminan dari penjamin;
3. surat keterangan tempat tinggal orang asing yang bersangkutan;
4. bukti yang menunjukkan pernah menjadi Warga Negara Indonesia, berupa akta kelahiran, ijazah, Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia, atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

Prosedur dan tata cara pemberian izin tinggal tetap yang diberikan secara alih status dapat dilihat pada pertanyaan selanjutnya tentang Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.

Izin tinggal tetap dapat dibatalkan dalam hal orang asing tersebut:

1. terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum;
3. melanggar Pernyataan Integrasi;
4. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin kerja;
5. memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan izin tinggal tetap;
6. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian; atau
7. putus hubungan perkawinan orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan kecuali perkawinan yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih.

Pembatalan izin tinggal tetap dilaksanakan dengan menerapkan cap pembatalan izin tinggal tetap pada paspor kebangsaan dan mencabut kartu izin tinggal tetap. Hal tersebut disampaikan kepada orang asing yang bersangkutan secara tertulis disetai alasan.

Izin tinggal tetap berakhir karena pemegangnya:

1. meninggalkan wilayah Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak bermaksud masuk kembali ke wilayah Indonesia;
2. tidak melakukan perpanjangan jangka waktu izin tinggal tetap setelah 5 (lima) tahun;
3. memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
4. izinnya dibatalkan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
5. dikenai tindakan deportasi;
6. meninggal dunia;
7. kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk kembali ke wilayah Indonesia;
8. kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi sampai melebihi masa berlaku izin masuk kembali yang dimilikinya.

Dalam biaya dalam proses permohonan izin tinggal tetap ada 2 jenis, yaitu pada pemberian izin tinggal tetap dan perpanjangan izin tinggal tetap. Setiap biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk pengajuan izin tinggal tetap terdiri atas biaya:

1. izin tinggal tetap;
2. izin masuk kembali dengan masa berlaku 2 tahun;
3. jasa penggunaan teknologi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Berikut daftar Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk izin tinggal tetap, izin masuk kembali dan jasa penggunaan teknologi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian:

Izin Tinggal Tetap

Izin Masuk Kembali

Jasa Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian

Alih status izin tinggal keimigrasian adalah perubahan status dari satu izin tinggal menjadi izin tinggal yang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin tinggal yang dapat dialihstatuskan meliputi:

1. Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas; dan
2. Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.

Seluruh orang asing pemegang izin tinggal kunjungan dan izin tinggal terbatas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Silahkan untuk membaca lebih lanjut pada bab selanjutnya mengenai Tata Cara Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas.

Iya, izin tinggal kunjungan dapat dialihstatuskan menjadi izin tinggal terbatas.

Orang asing yang dapat diberikan alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas adalah:

1. pemegang izin tinggal kunjungan; dan
2. anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dari ayah dan/atau ibu pemegang izin tinggal kunjungan berdasarkan visa kunjungan satu kali perjalanan atau visa kunjungan beberapa kali perjalanan yang dikeluarkan berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal.

Izin tinggal kunjungan yang dimaksud pada huruf a merupakan izin tinggal kunjungan yang berasal dari visa kunjungan satu kali perjalanan atau beberapa kali perjalanan yang dikeluarkan berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal.

Tidak semua izin tinggal kunjungan dapat dialihstatuskan, seperti:

1. visa kunjungan saat kedatangan atau bebas visa kunjungan; atau
2. awak alat angkut.

Orang asing pemegang izin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud adalah orang asing:

1. yang menanamkan modal;
2. yang bekerja sebagai tenaga ahli;
3. yang melaksanakan tugas sebagai rohaniawan;
4. yang mengikuti pendidikan dan pelatihan;
5. yang mengadakan penelitian ilmiah;
6. yang menggabungkan diri dengan suami atau istri Warga Negara Indonesia;
7. yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap;
8. yang menggabungkan diri dengan orang tua bagi anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua Warga Negara Indonesia;
9. yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap bagi anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin;
10. berdasarkan alasan kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat dan/atau kemanusiaan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri;
11. dalam rangka memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. wisatawan lanjut usia mancanegara;
13. eks Warga Negara Indonesia yang bermaksud tinggal terbatas di wilayah Indonesia;
14. yang memiliki anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, berasal dari orang asing yang telah kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dan bermaksud menggabungkan diri dengan orang tuanya; dan
15. eks subyek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia

Orang asing yang telah memenuhi persyaratan izin tinggal kunjungan yang sebagaimana dimaksud dalam keterangan diatas dapat diberikan alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas berdasarkan permohonan yang diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu izin tinggal kunjungan berakhir.

Permohonan alih status harus mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen:

1. surat keterangan domisili;
2. paspor kebangsaansah dan yang memuat:
   1. visa dan tanda masuk kecuali bagi anak pemegang izin tinggal kunjungan yang diberikan karena lahir di wilayah Indonesia dari ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan; atau
   2. izin tinggal kunjungan.
3. surat penjaminan dari penjamin;
4. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga penjamin atau penanggungjawab;
5. kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap dalam hal penjamin atau penanggung jawab berkebangsaan asing; dan
6. bermeterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa.

Dalam hal orang asing mengajukan sebagai penanam modal dan berkedudukan sebagai pengurus perusahaan, juga harus melampirkan dokumen:

1. surat rekomendasi dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan dibidang penanaman modal; atau
2. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang berlaku dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.

Dalam hal orang asing mengajukan sebagai penanam modal namun tidak berkedudukan sebagai pengurus perusahaan, juga harus melampirkan dokumen:

1. surat rekomendasi dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Dalam hal orang asing mengajukan sebagai tenaga ahli, juga harus melampirkan dokumen:

1. izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang berlaku dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan.

Dalam hal orang asing mengajukan sebagai tenaga ahli dan bekerja pada instansi pemerintah, juga harus melampirkan dokumen:

1. rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesekretariatan negara; dan/atau
2. rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah sesuai dengan jenis pekerjaannya.

Dalam hal orang asing mengajukan sebagai rohaniawan, juga harus melampirkan dokumen:

1. izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang berlaku dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan;
2. rekomendasi dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan.

Dalam hal orang asing mengajukan dalam hal mengikuti pendidikan dan pelatihan, juga harus melampirkan dokumen:

1. rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesekretariatan negara, jika orang asing menerima beasiswa dari Pemerintah Indonesia; dan
2. rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dan pelatihan.

Dalam hal orang asing mengajukan dalam hal mengadakan penelitian ilmiah, juga harus melampirkan dokumen:

1. rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian atau lembaga pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatannya.

Dalam hal orang asing mengajukan dalam hal menggabungkan diri dengan suami atau istri Warga Negara Indonesia, juga harus melampirkan dokumen:

1. kutipan akta perkawinan atau buku nikah yang telah disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri;
2. kutipan akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;
3. surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri;
4. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ayah atau ibu, suami atau istri yang berkewarganegaraan Indonesia

Dalam hal orang asing mengajukan dalam hal menggabungkan diri dengan suami atau pemegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap, juga harus melampirkan dokumen:

1. kutipan akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa inggris;
2. kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal Tetap suami atau istri yang sah dan masih berlaku.

Dalam hal orang asing mengajukan dalam hal didasarkan anak berkewarganegaraan asing yang menggabungkan diri dengan orang tua yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua Warganegara Indonesia, juga harus melampirkan dokumen:

1. kutipan akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
2. kutipan akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
3. surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri; dan
4. Apa itu alih status izin tinggal keimigrasian?

Dalam hal orang asing mengajukan dalam hal didasarkan anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap, juga harus melampirkan dokumen:

1. kutipan akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
2. kutipan akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
3. kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap ayah dan/atau ibunya yang sah dan masih berlaku.

Dalam hal orang asing mengajukan dalam hal kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat dan/atau kemanusian, juga harus melampirkan dokumen:

1. surat keterangan dari instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat yang diakui oleh pemerintah, atau kantor perwakilan yang menjelaskan alasan orang asing yang bersangkutan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat serta surat persetujuan Menteri;
2. Surat keterangan dari penjamin atau penanggung jawab yang menjelaskan bahwa keberadaan orang asing bersangkutan berdasarkan alasan kemanusiaan serta persetujuan Direktur Jenderal.

Dalam hal orang asing mengajukan dalam hal orang asing eks Warga Negara Indonesia dalam rangka memperoleh kembali kewarganegaraan republik Indonesia, juga harus melampirkan dokumen:

1. keterangan dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia; dan
2. keterangan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah Republik Indonesia atau oleh lembaga yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks Warga Negara Indonesia paling sedikit:
   1. akta kelahiran;
   2. kartu tanda penduduk;
   3. paspor;
   4. buku nikah/akta perkawinan; atau
   5. ijazah.

Dalam hal orang asing mengajukan dalam hal orang asing sebagai wisatawan lanjut usia, juga harus melampirkan dokumen:

1. surat penjaminan dan Surat Izin Usaha Perdagangan dari biro perjalanan wisata yang mempunyai izin operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. bukti mengenai tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama di Indonesia dari lembaga dana pensiun atau bank di negara asalnya ataupun di wilayah Indonesia;
3. bukti polis asuransi kesehatan atau asuransi kematian;
4. bukti tinggal di sarana akomodasi yang tersedia selama di Indonesia baik yang diperoleh dengan cara sewa, sewa beli, atau pembelian; dan
5. bukti telah memperkerjakan tenaga informal Warga Negara Indonesia sebagai pramuwisma, supir, penjaga keamanan, atau tukang kebun.

Dalam hal orang asing mengajukan dalam hal orang asing eks Warga Negara Indonesia yang bermaksud tinggal terbatas di wilayah Indonesia, juga harus melampirkan dokumen:

1. akta kelahiran;
2. kartu tanda penduduk;
3. Paspor;
4. buku nikah/akta perkawinan; atau
5. ijazah.

Dalam hal orang asing mengajukan dalam hal orang asing anak bawaan berdasarkan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari orang asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia, juga harus melampirkan dokumen:

1. kutipan akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
2. kutipan akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
3. surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri; dan
4. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ayah atau ibu yang berkewarganegaraan Indonesia.

Dalam hal Orang Asing eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia, juga harus melampirkan dokumen:

1. kutipan akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
2. kutipan akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris; dan
3. bukti fasilitas keimigrasian atau pengembalian dokumen keimigrasian.

Dalam hal anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dari ayah dan/atau ibu pemegang izin tinggal kunjungan agar diajukan bersamaan dengan permohonan alih status izin tinggal ayah dan/atau ibunya.

Proses alih status izin tinggal kunjungan ke izin tinggal terbatas berlangsung selama 11 (sebelas) hari kerja dengan rincian sebagai berikut:

1. Permohonan di proses paling lama 3 (tiga) hari pada Kantor Imigrasi sejak tanggal diterima secara lengkap. Apabila diperlukannya pengawasan keimigrasian lapangan, penyampaian permohonan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan secara lengkap;
2. Kepala Divisi Keimigrasian memproses permohonan yang berasal dari Kepala Kantor Imigrasi kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterima permohonan;
3. Permohonan alih status pada Direktorat Jenderal Imigrasi akan di proses dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Jangka waktu izin tinggal terbatas diberikan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal. Jangka awaktu yang diberikan ditentukan dengan mempertimbangkan:

1. rekomendasi instansi yang berwenang;
2. permohonan pemohon; dan
3. masa berlaku paspor kebangsaan.

dengan catatan bahwa jangka waktu izin tinggal terbatas yang diberikan tidak melebihi masa berlaku paspor kebangsaannya.

Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dikeluarkan untuk proses alih status izin tinggal kunjungan ke izin tinggal tetap sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk proses pembuatan izin tinggal terbatas yang terdiri dari biaya:

1. izin tinggal terbatas
2. izin masuk kembali
3. jasa penggunaan teknologi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian

Besaran biaya yang dibayarkan oleh pemohon akan disesuaikan dengan jangka waktu izin tinggal terbatas yang dimohonkan. Berikut daftar Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk izin tinggal terbatas, izin masuk kembali dan jasa penggunaan teknologi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian:

Izin Tinggal Terbatas

Izin Masuk Kembali

Jasa Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian

Tidak, izin tinggal kunjungan tidak dapat dialihstatuskan menjadi izin tinggal tetap.

Orang asing yang dapat diberikan alih status menjadi izin tinggal tetap adalah:

1. pemegang izin tinggal terbatas; dan
2. anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dari ayah dan/atau ibu pemegang izin tinggal terbatas.

Tidak semua izin tinggal terbatas dapat dialihstatuskan, seperti:

1. untuk kegiatan di bidang perairan;
2. untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari; dan/atau
3. saat kedatangan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

Orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud adalah orang asing:

1. rohaniawan;
2. pekerja;
3. investor;
4. wisatawan lanjut usia mancanegara;
5. suami atau istri yang menggabungkan diri dengan istri atau suami pemegang izin tinggal tetap;
6. anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang izin tinggal tetap;
7. eks Warga Negara Indonesia;
8. yang menggabungkan diri dengan suami atau istri Warga Negara Indonesia;
9. yang menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu bagi anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah dan/atau ibu Warga Negara Indonesia;
10. eks anak berkewarganegaraan ganda;
11. anak berkewarganegaraan asing yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari orang asing yang kawin sah dengan Warga Negara Indonesia.

Yang disebut sebagai “pekerja” dalam proses alih status izin tinggal terbatas ke izin tinggal tetap adalah merujuk pada penjelasan pasal 167 pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebutkan

Yang dimaksud dengan “pekerja” adalah Orang Asing dengan jabatan pimpinan tertinggi perusahaan dan/atau kepala perwakilan perusahaan asing yang beroperasi di Wilayah Indonesia.

Sehingga dari penjelasan tersebut, “pekerja” adalah mengkhusus kepada orang asing dengan pimpinan tertinggi perusahaan dan/atau kepala perwakilan perusahaan asing yang beroperasi di wilayah Indonesia saja.

Orang asing yang telah memenuhi persyaratan izin tinggal terbatas yang sebagaimana dimaksud dalam keterangan diatas dapat diberikan alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap berdasarkan permohonan yang diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu izin tinggal terbatas berakhir.

Permohonan alih status harus mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen:

1. surat keterangantempat tinggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku yang memuat teraan izin tinggal terbatas;
3. kartu izin tinggal terbatas;
4. surat penjaminan dari penjamin;
5. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga penjamin atau penanggung jawab;
6. kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap dalam hal penjamin atau penanggung jawab berkewarganegaraan asing;
7. Pernyataan Integrasi kecuali bagi anak yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin; dan
8. surat kuasa bermeterai cukup, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa.

Dalam hal orang asing mengajukan sebagai Rohaniawan, juga harus melampirkan dokumen:

1. kartu izin tinggal terbatas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah Indonesia;
2. izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
3. rekomendasi dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan.

Dalam hal orang asing mengajukan sebagai Pekerja, juga harus melampirkan dokumen:

1. izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
2. kartu izin tinggal terbatas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah Indonesia; dan
3. jabatan yang bersangkutan sebagai pimpinan tertinggi perusahaan atau kepala perwakilan perusahaan asing yang beroperasi di wilayah Indonesia.

Dalam hal orang asing mengajukan sebagai Investor/ Penanam Modal dan berkedudukan sebagai pengurus perusahaan, juga harus melampirkan dokumen:

1. surat rekomendasi dari instansi pemerintah yang membidangi penanaman modal yang memuat keikutsertaan penanaman modal paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau yang setaranya dengan mata uang US dollar;
2. kartu izin tinggal terbatas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah Indonesia; dan
3. izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang berlaku dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.

Dalam hal orang asing mengajukan sebagai Investor/ Penanam Modal dan tidak berkedudukan sebagai pengurus perusahaan, juga harus melampirkan dokumen:

1. surat rekomendasi dari instansi pemerintah yang membidangi penanaman modal yang memuat keikutsertaan penanaman modal paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau yang setaranya dengan mata uang US dollar;
2. kartu izin tinggal terbatas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah Indonesia; dan

Dalam hal orang asing mengajukan sebagai wisatawan lanjut usia mancanegara, juga harus melampirkan dokumen:

1. surat penjaminan dan surat biro perjalanan wisata dari biro perjalanan wisata yang mempunyai izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bukti mengenai tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama di Indonesia dari lembaga dana pensiun atau bank di negara asalnya ataupun di wilayah Indonesia;
3. kartu izin tinggal terbatas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah Indonesia;
4. identitas diri yang menunjukkan yang bersangkutan telah berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun
5. bukti polis asuransi kesehatan atau asuransi kematian;
6. bukti tinggal pada sarana akomodasi yang tersedia selama di Indonesia baik yang diperoleh dengan cara sewa, sewa beli, atau pembelian; dan
7. bukti telah memperkerjakan tenaga informal warga negara Indonesia sebagai pramuwisma, supir, penjaga keamanan, atau tukang kebun.

Dalam hal orang asing mengajukan dalam hal Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang izin tinggal tetap, juga harus melampirkan dokumen:

1. kutipan akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris; dan
2. kartu izin tinggal tetap suami atau istri yang sah dan masih berlaku.

Dalam hal orang asing mengajukan dalam hal orang asing yang merupakan eks Warga Negara Indonesia dan dalam rangka memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, juga harus melampirkan dokumen:

1. bukti keterangan dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia; dan
2. bukti berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia atau oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks Warga Negara Indonesia berupa:
   1. kutipan akta kelahiran;
   2. kartu tanda penduduk;
   3. paspor;
   4. buku nikah/kutipan akta perkawinan; atau
   5. ijazah.

Dalam hal orang asing mengajukan dalam hal orang asing yang merupakan eks Warga Negara Indonesia tetapi tidak dalam rangka memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, juga harus melampirkan dokumen:

1. bukti berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia atau oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks warga negara Indonesia berupa:
   1. kutipan akta kelahiran;
   2. kartu tanda penduduk;
   3. paspor;
   4. buku nikah/kutipan akta perkawinan; atau
   5. ijazah.

Dalam hal orang asing mengajukan dalam hal orang asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri Warga Negara Indonesia, juga harus melampirkan dokumen:

1. kutipan akta perkawinan atau buku nikah yang telah disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia atau Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bagi perkawinan yang telah dilangsungkan di luar negeri;
2. kutipan akta perkawinan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris dengan usia perkawinan paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal perkawinan dilangsungkan secara sah di dalam atau luar negeri;
3. surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri;
4. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ayah atau ibu, suami atau istri yang berkewarganegaraan Indonesia

Dalam hal orang asing mengajukan dalam hal orang asing yang merupakan anak berkewarganegaraan asing yang menggabungkan diri dengan orang tua yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua Warga Negara Indonesia, juga harus melampirkan dokumen:

1. kutipan akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
2. kutipan akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
3. surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri; dan
4. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ayah atau ibu yang berkewarganegaraan Indonesia.

Dalam hal orang asing mengajukan dalam hal orang asing yang merupakan eks subyek anak berkewarganegaraan ganda, juga harus melampirkan dokumen:

1. kutipan akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
2. kutipan akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris; dan
3. bukti fasilitas keimigrasian atau pengembalian dokumen keimigrasian.

Dalam hal orang asing mengajukan dalam hal orang asing anak bawaan yang merupakan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari orang asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia yang akan menggabungkan diri dengan ayah atau ibu Warga Negara Indonesia, juga harus melampirkan dokumen:

1. kutipan akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
2. kutipan akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah kecuali, Bahasa Inggris;
3. surat bukti lapor perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri; dan
4. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ayah atau ibu yang berkewarganegaraan Indonesia

Dalam hal masa tinggal di wilayah Indonesia atau dapat juga disebut masa kepemilikan izin tinggal terbatas untuk orang asing tinggal wilayah Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap bagi orang asing sebagai:
   1. rohaniawan;
   2. pekerja;
   3. investor; dan
   4. wisatawan lanjut usia

   diberikan dengan ketentuan orang asing yang bersangkutan telah berada di wilayah Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal diberikannya izin tinggal terbatas.

2. Alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap bagi orang asing sebagai suami atau istri yang menggabungkan diri dengan istri atau suami pemegang izin tinggal tetap diberikan dengan ketentuan perkawinannya telah mencapai usia paling singkat 2 (dua) tahun.
3. Alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap bagi orang asing sebagai:
   1. anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang izin tinggal tetap;
   2. eks Warga Negara Indonesia;
   3. yang menggabungkan diri dengan suami atau istri Warga Negara Indonesia;
   4. yang menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu bagi anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah dan/atau ibu Warga Negara Indonesia;
   5. eks anak berkewarganegaraan ganda;
   6. anak berkewarganegaraan asing yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari Orang Asing yang kawin sah dengan Warga Negara Indonesia.

   dapat dilaksanakan sejak Orang Asing yang bersangkutan diberikan izin tinggal terbatas.

Proses alih status izin tinggal terbatas ke izin tinggal tetap berlangsung selama 14 (empat belas) hari kerja dengan rincian sebagai berikut:

1. Permohonan di proses paling lama 3 (tiga) hari pada Kantor Imigrasi sejak tanggal diterima secara lengkap. Apabila diperlukannya pengawasan keimigrasian lapangan, penyampaian permohonan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan secara lengkap;
2. Proses pada Kantor Wilayah oleh Kepala Divisi Keimigrasian memproses permohonan yang berasal dari Kepala Kantor Imigrasi kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterima permohonan;
3. Permohonan alih status pada Direktorat Jenderal Imigrasi akan di proses dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima;
4. Pemohon wajib datang ke Kantor Imigrasi untuk melakukan wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari. Proses alih status izin tinggal tetap pada tahapan ini diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan wawancara.

Jangka waktu izin tinggal terbatas diberikan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal. Jangka waktu yang diberikan sebagai berikut:

1. Izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
2. Izin tinggal tetap bagi suami, istri, dan/atau anak dari orang asing pemegang izin tinggal tetap diberikan sesuai dengan jangka waktu izin tinggal tetap dari suami, istri, ayah atau ibu pemegang izin tinggal tetap dari orang asing;
3. Izin tinggal tetap bagi anak bawaan orang asing diberikan sesuai dengan jangka waktu izin tinggal tetap ayah dan/atau ibunya namun tidak boleh melebihi batas usia 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi anak berkewarganegaraan asing yang menggabungkan diri dengan orang tua yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua Warga Negara Indonesia.

Jangka waktu izin tinggal terbatas diberikan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal. Jangka waktu yang diberikan sebagai berikut:

1. Izin tinggal tetap bagi anak bawaan orang asing diberikan sesuai dengan jangka waktu izin tinggal tetap ayah dan/atau ibunya namun tidak boleh melebihi batas usia 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi anak berkewarganegaraan asing yang menggabungkan diri dengan orang tua yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua Warga Negara Indonesia (anak hasil perkawinan campur);
2. Anak berkewarganegaraan asing pemegang izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun telah kawin, izin tinggal tetapnya dibatalkan kecuali bagi anak berkewarganegaraan asing yang menggabungkan diri dengan orang tua yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua Warga Negara Indonesia (anak hasil perkawinan campur).

Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dikeluarkan untuk proses alih status izin tinggal kunjungan ke izin tinggal tetap sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk proses pembuatan izin tinggal terbatas yang terdiri dari biaya:

1. izin tinggal tetap
2. izin masuk kembali
3. jasa penggunaan teknologi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian

Besaran biaya yang dibayarkan oleh pemohon akan disesuaikan dengan jangka waktu Izin Tinggal Terbatas yang dimohonkan. Berikut daftar Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk izin tinggal terbatas, izin masuk kembali dan jasa penggunaan teknologi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian:

Izin Tinggal Tetap

Izin Masuk Kembali

Jasa Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian

Surat Keterangan Keimigrasian yang biasa disebut sebagai SKIM adalah dokumen keimigrasian yang memuat keterangan mengenai masa tinggal Warga Negara Asing di wilayah Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, sebagai salah satu persyaratan permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia baik melalui proses pewarganegaraan maupun menyampaikan pernyataan menjadi Warga Negara Indonesia.

Lima tahun berturut-turut adalah jangka waktu keberadaan orang asing di wilayah Republik Indonesia yang terhitung sejak memperoleh izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap sampai kurun waktu 5 (lima) tahun tidak pernah keluar wilayah Republik Indonesia untuk tidak kembali.

Sedangkan yang dimaksud dengan sepuluh tahun tidak berturut-turut adalah jangka waktu orang asing di wilayah negara Republik Indonesia yang terhitung sejak memperoleh izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap sampai meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia untuk tidak kembali yang dilakukan berulang hingga mencapai keseluruhan masa waktu izin tinggalnya 10 (sepuluh) tahun.

Proses permohonan kewarganegaraan terdiri atas:

1. pewarganegaraan;
2. menyampaikan pernyataan menjadi Warga Negara Indonesia.

Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

Surat Keterangan Keimigrasian untuk proses Pewarganegaraan atau yang biasa kita sebut Naturalisasi diberikan kepada orang asing yang telah memenuhi persyaratan:

1. mengisi formulir sesuai ketentuan yang berlaku;
2. menunjukan asli dan melampirkan fotokopi:
   1. paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku
   2. izin tinggal tetap yang sah dan masih berlaku
3. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia untuk jangka waktu:
   1. paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut;
   2. paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
4. tidak terdapat dalam daftar pencegahan.
5. pas foto terbaru berlatar warna merah berukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. surat kuasa bermaterai jika pengajuan permohonan dikuasakan.

Selain itu, beberapa persyaratan khusus harus dipersiapkan oleh orang asing sesuai dengan kegiatannya, yaitu:

1. Tenaga Kerja Asing atau pimpinan tertinggi perusahaan harus melampirkan:
   1. Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing;
   2. Akta pendirian perusahaan;
   3. Tanda Daftar Perusahaan.
2. Penanam modal harus melampirkan surat keterangan terakhir dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Surat Izin Usaha Tetap;
3. Rohaniawan harus melampirkan surat rekomendasi dari kementerian Agama.

Surat Keterangan Keimigrasian untuk proses menyampaikan pernyataan menjadi Warga Negara Indonesia dapat diberikan kepada orang asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia jika telah memenuhi persyaratan:

1. mengisi formulir sesuai ketentuan yang berlaku;
2. menunjukan asli dan melampirkan fotokopi:
   1. paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
   2. izin tinggal terbatas/ izin tinggal tetap yang sah dan masih berlaku;
   3. kutipan akta perkawinan/buku nikah yang sah dan keterangan masih dalam ikatan perkawinan dari lembaga yang berwenang. Khusus untuk perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri wajib melampirkan surat tanda pelaporan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia untuk jangka waktu:
   1. paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut;
   2. paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
4. tidak terdapat dalam daftar pencegahan;
5. pas foto terbaru berlatar warna merah berukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
6. surat kuasa bermaterai jika pengajuan permohonan dikuasakan.

Surat Keterangan Keimigrasian diselesaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dengan rincian:

1. dalam keadaan permohonan diterima secara lengkap oleh Kepala Kantor Imigrasi, maka permohonan tersebut di proses dan diteruskan kepada Kantor Wilayah dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari;
2. Kepala Kantor Wilayah dalam hal ini Kepala Divisi Keimigrasian meneruskan berkas permohonan tersebut kepada Direktur Jenderal Imigrasi dalam waktu 2 (dua) hari sejak berkas permohonan diterima dari Kepala Kantor Imigrasi;
3. Direktur Jenderal Imigrasi memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Surat Keterangan Keimigrasian dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Surat Keterangan Keimigrasian diterima dari kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Kepala Divisi Keimigrasian.

Dapat, bilamana pemohon pemegang Surat Keterangan Keimigrasian:

1. tidak memperpanjang izin tinggal;
2. meninggalkan wilayah Indonesia dan kembali melampaui batas waktu izin masuk kembali;
3. atas kemauan sendiri meninggalkan wilayah indonesia dan tidak kembali;
4. mendapatkan keputusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap bagi:
   1. warga negara asing yang sedang menyampaiakan pernyataan menjadi warga negara Indonesia; atau
   2. warga negara asing yang sedang mengajukan pewarganegaraan yang status izin tinggalnya diperoleh karena penyatuan keluarga.
5. mendapatkan keputusan pencegahan dan penangkalan;
6. dikenakan tindakan keimigrasian;
7. meninggal dunia;

Setiap biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk pengajuan Surat Keterangan Keimigrasian terdiri atas biaya:

1. Surat Keterangan Keimigrasian;
2. Jasa Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;

Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk proses Surat Keterangan Keimigrasian adalah sebagai berikut:

Surat Keterangan Keimigrasian

Jasa Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian

Affidavit atau yang sering dikenal sebagai Anak Berkewarganegaraan Ganda dapat diartikan secara sederhana adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan dari ayah/ibu Warga Negara Indonesia dengan ayah/ibu Warga Negara Asing baik lahir di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia.

Namun untuk pengertian lengkapnya merupakan pengertian yang diambil dari pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang terdapat 6 (enam) poin pengertian yaitu:

1. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing;
2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
3. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
4. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
5. anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia;
6. anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Subjek untuk Anak Berkewarganegaraan Ganda adalah seperti pengertian yang tertuang pada pengertian affidavit tersebut.

Yang dapat mendaftarkan Anak Berkewarganegaraan Ganda wajib dilakukan oleh orang tua atau wali dari anak.

Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dapat dilakukan di wilayah Indonesia dan diluar wilayah Indonesia. Adapun pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda ditujukan sesuai dengan wilayah pendaftarannya yaitu:

1. wilayah Indonesia: pendaftaran ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Anak Berkewarganegaraan Ganda;
2. luar Wilayah Indonesia : pendaftaran ditujukan kepada Kepala perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk oleh Menteri yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Anak Berkewarganegaraan Ganda.

Orang tua/ wali wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat paling sedikit tentang:
   1. nama lengkap Anak Berkewarganegaraan Ganda;
   2. tempat/tanggal lahir;
   3. jenis kelamin;
   4. alamat;
   5. nama orangtua;
   6. kewarganegaraan orang tua; dan
   7. status perkawinan orangtua.
2. akta kelahiran anak;
3. akta perkawinan, buku nikah, atau akta perceraian orangtua;
4. paspor kebangsaan asing anak bagi yang memiliki;
5. paspor kebangsaan asing ayah atau ibu bagi anak yang tidak memiliki paspor kebangsaaan asing; dan
6. pas foto Anak Berkewarganegaraan Ganda terbaru berwarna dan berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam senti meter) sebanyak 4 (empat) lembar.

Dapat, bilamana terdapat keraguan kebenaran dan keabsahan terhadap berkas pendaftaran.

Fasilitas keimigrasian yang didapatkan oleh Anak Berkewarganegaraan Ganda yang sudah terdaftar adalah:

1. pembebasan dari kewajiban memiliki visa;
2. pembebasan dari kewajiban memiliki izin keimigrasian dan izin masuk kembali; dan
3. pemberian tanda masuk atau tanda keluar yang diperlakukan sebagaiamana layaknya Warga Negara Indonesia.

Permohonan fasilitas keimigrasian diajukan dengan mengisi formulir serta melampirkan dokumen asli dan fotokopi;

1. paspor kebangsaan asing Anak Berkewarganegaraan Ganda; dan
2. bukti pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda.

Iya dapat, namun Anak Berkewarganegaraan Ganda yang telah memiliki fasilitas keimigrasian harus menggunakan paspor yang sama pada saat masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Status Anak Berkewarganegaraan Ganda dan fasilitas keimigrasian ini berlaku sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Setelah itu anak harus memilih kewarganegaraan antara menjadi warga negara Indonesia atau menjadi warga negara asing.

Setiap biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk pengajuan pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda terdiri atas biaya:

1. Fasilitas Keimigrasian Anak Berkewarganegaraan Ganda ;
2. Jasa Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian ;

Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk proses Surat Keterangan Keimigrasian adalah sebagai berikut:

Affidavit

Jasa Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian